Kategori: Uncategorized

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Pengadaan kegiatan seni “Harjakapro” Tahun Anggaran 2026 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo menuai sorotan. Data pada sistem pengadaan pemerintah menunjukkan sedikitnya dua paket kegiatan dengan total anggaran (pagu) Rp130 juta.

Paket pertama berupa jasa penyelenggaraan acara (event organizer) kebudayaan dengan pagu Rp100 juta. Paket kedua adalah belanja makanan dan minuman kegiatan pagu sebesar Rp30 juta. Keduanya bersumber dari APBD 2026 dan berada pada satuan kerja yang sama.

Dalam dokumen tersebut, kegiatan diklasifikasikan sebagai bagian dari program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Volume pekerjaan tercatat masing-masing satu paket, dengan spesifikasi teknis mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan proporsionalitas anggaran tersebut di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah. Selain itu, belum terlihat rincian terbuka mengenai output kegiatan, indikator keberhasilan, serta justifikasi kebutuhan biaya yang detail kepada publik.

Ketua Libas88 Nusantara, Muhyiddin, memberikan tanggapan kritis atas pengadaan tersebut. Ia menilai penganggaran kegiatan seremonial harus benar-benar terukur manfaatnya.

“Kegiatan budaya itu penting, tapi jangan sampai menjadi ajang seremonial yang menyedot anggaran tanpa dampak nyata. Harus jelas output-nya, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana akuntabilitasnya,” ujar Muhyiddin saat dimintai keterangan.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi sejak tahap perencanaan. Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan penentuan nilai anggaran, termasuk perbandingan harga pasar untuk jasa event organizer maupun konsumsi.

“Kalau hanya satu paket EO pagu sebesar Rp100 juta, pertanyaannya: apa saja komponennya? Apakah sudah efisien? Begitu juga konsumsi pagu sebesar Rp30 juta, harus jelas jumlah peserta dan standar biayanya,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo terkait rincian perencanaan kegiatan tersebut, termasuk dasar penetapan pagu anggaran.

Sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait guna memastikan informasi yang berimbang dan akurat. (Redaksi)

Probolinggo . Sebuah bangunan yang diduga difungsikan sebagai pabrik industri rokok milik CV Nur Jaya Utama di Dusun Rondo Kuning RT 04 RW 02, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, terindikasi kuat tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sah sebagaimana diatur dalam regulasi pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Temuan ini mencuat pada 17 April 2026.

Secara normatif, proses penerbitan PBG untuk industri manufaktur—termasuk industri rokok—mensyaratkan pemenuhan aspek multidimensional yang mencakup kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, standar keselamatan industri, hingga validitas titik koordinat lokasi bangunan melalui sistem SIMBG. Ketidaksesuaian dalam salah satu komponen tersebut berpotensi menimbulkan cacat administratif hingga pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil investigasi Komunitas Jurnalis Nusantara Trabas Kabupaten Probolinggo, ditemukan adanya inkonsistensi data administratif. Dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), lokasi usaha tercatat berada di Dusun Nagger, Desa Bulang. Namun, secara faktual bangunan berdiri di Dusun Rondo Kuning.

Lebih lanjut, keterangan dari narasumber warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya mengungkap dugaan praktik pemanfaatan dokumen perizinan dari lokasi lain. Ia menyebut bahwa bangunan yang kini difungsikan sebagai pabrik diduga menggunakan atau “meminjam” PBG/IMB dari gedung yang berlokasi di Dusun Klompang RT 18 RW 09, Desa Bulang.

“Informasi yang kami terima beberapa tahun lalu, bangunan di Rondo Kuning ini diduga menggunakan PBG dari lokasi di Klompang. Bahkan saat survei, yang didatangi justru lokasi Klompang, bukan yang sekarang berdiri. Ini jelas menimbulkan dugaan ketidaksesuaian titik koordinat,” ungkapnya.

Dalam perspektif hukum administrasi, penggunaan titik koordinat yang tidak sesuai dengan lokasi fisik bangunan dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi, bahkan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan dokumen perizinan. Hal ini berimplikasi pada status bangunan yang dapat dianggap tidak memiliki legalitas atau masuk dalam kategori bangunan ilegal.

Sementara itu, pihak yang diduga sebagai pemilik, berinisial “DA”, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp terkait validitas PBG/IMB dan kesesuaian titik koordinat belum mendapat respons hingga berita ini dipublikasikan.

Tim media yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Nusantara Trabas menyatakan akan terus melakukan pendalaman investigatif, termasuk klarifikasi lintas instansi terkait, guna mengurai dugaan anomali perizinan ini secara komprehensif.

Ketidakjelasan legalitas bangunan industri tidak hanya berimplikasi pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum, lingkungan, dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas perizinan menjadi urgensi yang tidak dapat ditawar dalam menjamin kepastian hukum dan tata kelola pembangunan yang berintegritas.

Hery.

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Waluyo Jati kembali menjadi sorotan tajam setelah muncul keluhan dari seorang pasien, Edi Sunyoto, yang mengaku tidak mendapatkan pemeriksaan dokter selama berjam-jam sejak masuk perawatan di Ruang Tengger Paviliun Nomor 3 pada Selasa sore (15/04). Ia menyampaikan telah tiba sekitar pukul 16.00 WIB, namun hingga malam hari belum juga mendapat penanganan dari dokter spesialis maupun dokter jaga, sehingga menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian terhadap kondisi kesehatannya.

Edi mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya respons tenaga medis. Menurutnya, setiap kali menanyakan kepastian pemeriksaan, ia hanya mendapat jawaban yang tidak jelas dari petugas. Kondisi tersebut membuatnya sempat mempertimbangkan untuk pulang paksa demi mencari layanan medis lain yang dianggap lebih cepat dan responsif, mengingat ia menilai situasi tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan nyawanya.

Keluhan ini kemudian mendapat perhatian dari Lutvi Hamid, Ketua LSM AMPP, yang menilai kasus tersebut bukanlah kejadian tunggal. Ia menyebut pihaknya kerap menerima laporan serupa terkait lambatnya pelayanan di rumah sakit tersebut. LSM AMPP pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan medis, termasuk audit kinerja tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan pasien.

Di sisi lain, dalam operasional rumah sakit, terdapat prosedur standar yang mengatur alur penanganan pasien. Umumnya, pasien yang masuk melalui IGD akan distabilkan terlebih dahulu oleh dokter jaga sebelum menjalani perawatan lanjutan di ruang rawat inap. Pemeriksaan oleh dokter spesialis biasanya mengikuti jadwal visit yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan tingkat kegawatdaruratan pasien melalui sistem triase. Namun, kurangnya komunikasi yang jelas kepada pasien sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi adanya penelantaran.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD Waluyo Jati belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pemeriksaan yang dialami pasien tersebut. Publik kini menantikan klarifikasi sekaligus langkah konkret dari pihak rumah sakit guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan sangat bergantung pada kecepatan layanan serta komunikasi yang transparan antara tenaga medis dan pasien. (Redaksi)

PROBOLINGGO – Aparat gabungan dari Polsek Kraksaan dan Satreskrim Polres Probolinggo berhasil mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana begal pada Rabu dini hari, 15 April 2026. Penangkapan tersebut kemudian dikonfirmasi pada Kamis (16/04/2026).

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial MH (27) dan ZA (18), yang merupakan warga Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Penangkapan dilakukan setelah aparat kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat yang mengaku resah atas maraknya aksi begal di wilayah tersebut.

Dari hasil pendalaman sementara, MH diketahui bukan pelaku baru. Ia diduga merupakan residivis yang telah beberapa kali terlibat dalam aksi kejahatan serupa. Bahkan, MH tercatat pernah diamankan dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curat) pada tahun 2015.

Saat itu, MH ditangkap oleh IPTU Riyono yang masih menjabat sebagai penyidik Reskrim Polsek Kraksaan. Kasus yang menjeratnya kala itu adalah pencurian sepeda motor di kawasan Alun-Alun Kraksaan. Dalam proses penangkapan tersebut, MH sempat bersembunyi di kolong tempat tidur di kediamannya di Desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas.

“Yang bersangkutan diduga sudah beberapa kali melakukan aksi begal di wilayah hukum kami. Dari hasil pendalaman sementara, MH merupakan pemain lama dan masuk kategori residivis,” ungkap IPTU Riyono.

Sementara itu, ZA (18) diduga berperan sebagai rekan yang membantu melancarkan aksi kejahatan tersebut. Keduanya kerap beraksi pada malam hingga dini hari dengan menyasar pengendara yang melintas di jalan-jalan sepi.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku tidak segan menggunakan kekerasan, bahkan hingga melukai korban demi merampas kendaraan. Aksi brutal tersebut menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat dan mengganggu aktivitas warga, khususnya pada malam hari.

Menanggapi keberhasilan penangkapan tersebut, Lutvi Hamid, warga Kabupaten Probolinggo, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polsek Kraksaan. Ia menilai langkah cepat aparat kepolisian sangat membantu meredam keresahan masyarakat.

“Saya mengapresiasi langkah cepat pihak kepolisian, khususnya Polsek Kraksaan. Karena aksi pelaku ini bukan hanya merampas kendaraan, tetapi juga sampai melukai korban. Ini sangat meresahkan,” ujarnya.

Dalam penangkapan tersebut, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi kejahatan, di antaranya sepeda motor hasil kejahatan serta sejumlah alat yang digunakan oleh pelaku.

Hery.

PROBOLINGGO – Upaya menanamkan kesadaran sejak dini tentang bahaya kebakaran terus dilakukan oleh petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Probolinggo. Kali ini, edukasi diberikan kepada anak-anak dari TK Syekh Abdul Qodir Al Jailani (SAQA), TK Kasih Bunda, dan TK Az-Zahra. Rabu, 15/04/20226 .

Kegiatan yang berlangsung penuh keceriaan tersebut menghadirkan langsung armada mobil pemadam kebakaran, sehingga para siswa dapat melihat dari dekat peralatan yang digunakan petugas saat bertugas di lapangan. Anak-anak tampak antusias saat diperkenalkan fungsi selang, tangki air, hingga perlengkapan keselamatan.

Petugas Damkar, Habibullah dan Sugeng, menjelaskan secara sederhana dan mudah dipahami mengenai penyebab kebakaran, cara pencegahan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Edukasi ini dikemas secara interaktif agar anak-anak tidak merasa takut, melainkan lebih waspada.

“Pengenalan ini penting agar anak-anak sejak dini tahu bahaya api dan tidak bermain-main dengan benda yang dapat memicu kebakaran,” ujar Habibullah di sela kegiatan.

Selain mendapatkan materi edukasi, anak-anak juga diberi kesempatan berfoto bersama petugas dan mobil pemadam kebakaran. Suasana penuh keceriaan tampak saat para siswa berinteraksi langsung dengan petugas.

Para guru dari masing-masing TK menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Mereka menilai edukasi langsung seperti ini sangat efektif dalam menanamkan pengetahuan

Hery.

PROBOLINGGO – Layanan distribusi air bersih milik PERUMDAM Tirta Argapura mengalami gangguan pada Rabu (8/4) setelah terjadi kerusakan pada jaringan pipa utama.Pihak perusahaan menginformasikan bahwa kebocoran terjadi pada pipa gravitasi yang berlokasi sekitar 500 meter dari sumber Mata Air Tancak. Kerusakan tersebut diduga kuat disebabkan oleh pergeseran tanah akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Selasa, 14/04/2026.

Gangguan ini berdampak pada terganggunya suplai air bersih ke sejumlah pelanggan di wilayah Gangguan ini berdampak pada terganggunya suplai air bersih ke sejumlah pelanggan di wilayah , Maron, condong, pedagangan dan tiris.

Aliran air dilaporkan mengecil hingga tidak mengalir sama sekali di beberapa titik, sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat yang bergantung pada layanan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebagai langkah cepat penanganan, PERUMDAM Tirta Argapura juga langsung mengirimkan bantuan air bersih menggunakan truk tangki ke rumah-rumah warga terdampak. Pendistribusian air bersih tersebut dikoordinir oleh . Jhoni, devisi pendistribusian air PDAM . Probolinggo. yang memastikan bantuan air dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Salah satu warga Desa Satreyan, Hery, menyampaikan apresiasi atas respon cepat pihak PDAM. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya suplai air bersih yang dikirim langsung ke rumah warga.

“Kami mengucapkan terima kasih, karena pihak PDAM dengan sigap mengirimkan air menggunakan truk ke rumah-rumah warga,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu petugas di lapangan, Deni selaku operator UPT Condong, mengungkapkan bahwa dirinya bersama tim terus bekerja tanpa mengenal waktu demi mempercepat perbaikan.

“Kami bersama tim sudah bekerja hampir siang dan malam demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Hery