Kategori: Uncategorized

KRAKSAAN – Kabar baik bagi para petani di Kabupaten Probolinggo. Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% dari harga sebelumnya. Kebijakan ini merujuk pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/KPTS/SR.310/M/10/2025 yang mulai berlaku tahun ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris didampingi Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Arh. Iwan Hermaya, Selasa (28/10/2025).

Gus Haris menyebutkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang harus dipatuhi oleh seluruh kios dan pengecer adalah Urea Rp 1.800/kg atau Rp 90.000/sak, NPK Rp 1.840/kg atau Rp 92.000/sak, ZA Rp 1.360/kg atau Rp 68.000/sak dan Pupuk Organik Rp 640/kg atau Rp 25.600/sak (40 Kg).

Dengan turunnya harga pupuk ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berharap produktivitas pertanian semakin meningkat dan kesejahteraan petani semakin membaik.

“Saya menghimbau kepada seluruh kios dan pengecer agar menjual sesuai harga resmi tersebut. Dan kepada para petani, jika menemukan kios yang menjual di atas harga eceran tertinggi, segera laporkan,” tegas Gus Haris.

Gus Haris menekankan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan. “Bersama, kita wujudkan petani sejahtera dan pertanian maju di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.

Hery

Probolinggo, kabarbromo.com – Pada Selasa (28 Oktober 2025), sejumlah pimpinan LSM di Probolinggo mendatangi Markas Polres setempat untuk menyampaikan keprihatinan mereka. Total enam ketua LSM yang tergabung dalam L3GAM hadir guna mendesak penegakan hukum terhadap oknum pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam di Desa Sumber Kerang, Kecamatan Gending, yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada santriwati.

Kunjungan ini dimaksudkan sebagai ungkapan kepedulian moral dan upaya menjaga reputasi pesantren di Kabupaten Probolinggo. “Kami tidak menggelar aksi demonstrasi, melainkan ingin menyampaikan aspirasi secara langsung agar kasus ini segera ditindaklanjuti,” jelas salah satu perwakilan, H. Luthfi Hamid, didampingi Mas Haris, Ust. Muhyiddin, Mas Syukron, dll.

Dalam pertemuan itu, mereka menyerahkan surat pernyataan sikap kepada pihak kepolisian yang memuat permintaan agar proses hukum berjalan transparan dan pelaku segera diamankan demi keadilan korban. Para LSM menekankan bahwa ketegasan aparat hukum akan menjadi pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.

Pihak kepolisian menyambut kedatangan mereka dalam suasana tertib dan kondusif, dan menjanjikan penanganan yang profesional serta sesuai prosedur.

Sementara itu, Kanit PPA Polres Probolinggo, Iptu Agung Dewantara, belum memberikan keterangan lebih lanjut karena masih melakukan pendalaman atas laporan dugaan kekerasan seksual.

Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas, adil, dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan dan dunia pendidikan tetap terjaga.

Probolinggo, kabarbromo.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Kraksaan menggelar audiensi resmi dengan Bupati Probolinggo dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo pada Senin, 27 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi, membangun sinergitas, serta menyinergikan program-program pelayanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Ketua DPC PERADI Kraksaan, Dwi Sumitro, SH., MH., menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari upaya organisasi advokat untuk menghadirkan layanan hukum yang komprehensif, mencakup litigasi, non-litigasi, dan literasi hukum.

“Kami berkomitmen memberikan layanan hukum yang mudah diakses dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Probolinggo, tanpa terkecuali,” ujar Dwi Sumitro.

Selain itu, DPC PERADI Kraksaan juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung berbagai agenda Pemerintah Kabupaten Probolinggo di bidang hukum. Bentuk dukungan ini bisa berupa penyuluhan hukum di tingkat masyarakat, bedah buku hukum, seminar, sarasehan, maupun kegiatan edukatif lainnya yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukumnya.

Audiensi ini turut menjadi ajang untuk membahas langkah-langkah koordinasi antara organisasi advokat dan pemerintah daerah agar pelayanan hukum di Kabupaten Probolinggo lebih terstruktur dan efektif. Dwi Sumitro menekankan bahwa keberadaan advokat bukan hanya untuk menangani kasus, tetapi juga untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas literasi hukum dan memperkuat supremasi hukum di daerah.

Bupati Probolinggo menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi advokat untuk menghadirkan layanan hukum yang merata dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya dukungan dari DPC PERADI Kraksaan, diharapkan berbagai program edukasi hukum dapat berjalan lebih optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.

Audiensi ini mencerminkan komitmen bersama antara DPC PERADI Kraksaan dan Pemkab Probolinggo dalam membangun ekosistem hukum yang transparan, responsif, dan bermanfaat bagi seluruh warga Kabupaten Probolinggo. Sinergitas ini menjadi langkah awal dari kerja sama berkelanjutan yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan penegakan hukum yang adil.

Jakarta, kabarbromo.com — Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo, H. Samiran, S.H., M.Ad., menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) XI Ormas Pemuda Pancasila yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 26 hingga 29 Oktober 2025.

Kegiatan nasional ini dihadiri oleh ribuan kader dan pengurus Pemuda Pancasila dari seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga cabang. Mubes XI ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi yang telah berperan besar dalam menjaga ideologi Pancasila serta memperkuat semangat kebangsaan di tengah dinamika sosial politik nasional.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila menegaskan bahwa Mubes XI bukan sekadar agenda lima tahunan, tetapi juga wadah konsolidasi organisasi untuk memperkuat soliditas, memperbarui arah gerak, dan mempertegas komitmen Pemuda Pancasila terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

H. Samiran, S.H., M.Ad., menyampaikan bahwa kehadirannya dalam Mubes ini merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen kader Pemuda Pancasila Kabupaten Probolinggo dalam mendukung arah kebijakan organisasi secara nasional. Ia menilai forum Mubes menjadi ajang penting untuk menyatukan visi dan memperkuat peran Pemuda Pancasila dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

“Pemuda Pancasila harus tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi Pancasila dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Melalui Mubes XI ini, kita memperkuat semangat persaudaraan, memperbarui tekad, dan memperkuat solidaritas antarkader di seluruh Indonesia,” ujar H. Samiran di sela kegiatan.

Selain membahas arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan, Mubes XI juga menjadi momentum penting untuk memilih kepemimpinan nasional Pemuda Pancasila yang baru. Berbagai rekomendasi strategis dihasilkan melalui sidang-sidang pleno, termasuk penguatan peran organisasi dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran delegasi dari Kabupaten Probolinggo menunjukkan konsistensi daerah dalam mendukung langkah besar organisasi. H. Samiran berharap, hasil dari Mubes XI dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh kader Pemuda Pancasila di daerah untuk terus berkiprah positif, menjaga kekompakan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan daerah.

“Kami akan terus membawa semangat Mubes ini ke daerah. Pemuda Pancasila Probolinggo siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berdaya saing, dan berjiwa nasionalis,” tambahnya.

Musyawarah Besar XI Pemuda Pancasila ini juga menjadi ajang silaturahmi nasional antar kader, tokoh masyarakat, dan para pendiri organisasi yang selama ini aktif membesarkan Pemuda Pancasila. Acara berlangsung khidmat, penuh semangat kebersamaan, dan diwarnai dengan berbagai sesi diskusi yang membahas isu-isu strategis kebangsaan.

Probolinggo, kabarbromo.com – Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam mengungkap perkara ini.

 “Kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Kejari Kabupaten Probolinggo dalam menangani kasus dugaan korupsi dana hibah pendidikan. Ini menunjukkan komitmen nyata penegakan hukum di daerah,” ujar Luthfi Hamid di Probolinggo, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, pengelolaan dana hibah pendidikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan karena menyangkut kepentingan publik, terutama dunia pendidikan.

 “Dana hibah untuk sekolah adalah amanah rakyat dan pemerintah. Jika diselewengkan, itu bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengkhianati masa depan generasi muda,” tambahnya.

AMPP juga menyerukan agar penegakan hukum dilakukan secara tuntas dan tidak tebang pilih, serta meminta seluruh lembaga penerima hibah di Kabupaten Probolinggo memperkuat sistem akuntabilitas keuangan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan gedung SMP Islam Ulul Albab di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Terdakwa Abd. Wasik, yang menjabat sebagai bendahara sekolah periode 2019–2024, didakwa melakukan penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo dalam dakwaannya menyebut, dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang kelas, MCK lantai 1, serta ruang kelas baru (RKB) lantai 2. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan dalam proposal bantuan hibah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor: 22/S/XXI/04/2025 tanggal 8 April 2025, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp583.153.266,96 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam koma sembilan enam rupiah).

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Jaksa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara tidak akuntabel dalam penggunaan belanja hibah, yang mengakibatkan pembangunan tidak tercapai sesuai standar teknis dan menimbulkan kerugian negara. (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Abd. Wasik, Bendahara SMP Islam Ulul Albab di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pembangunan gedung sekolah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut, terdakwa yang menjabat sebagai bendahara sekolah periode 2019–2024 itu diduga menyalahgunakan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2021 hingga 2022. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan ruang kelas, MCK lantai 1, serta ruang kelas baru (RKB) lantai 2.

Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan pembangunan gedung tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan dalam proposal bantuan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 22/S/XXI/04/2025 tertanggal 8 April 2025, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp583.153.266,96.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Persidangan kasus ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang berwenang memeriksa perkara tersebut.

Sidang terdakwa Abd. Wasik dilanjut hari Senin (27/10/1025) dengan agenda pledoii (pembelaan) dari Terdakwa, setelah sebelumnya Terdakwa Abd. Wasik dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. (*)

Probolinggo, kabarbromo.com – Di balik senyum polosnya, Faisal Akmal Ghafur, siswa kelas IV SDS Al Irsyad Kraksaan, menyimpan semangat luar biasa. Di tengah persaingan ketat lebih dari 42 ribu peserta dari seluruh Indonesia, ia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali perunggu pada Kompetisi Sains Nalaria Realistik (KSNR) ke-7 Tingkat Nasional yang digelar di Tangerang Selatan, Minggu (19/10/2025).

Perjalanan menuju podium nasional bukan hal mudah. Dari puluhan ribu peserta, hanya 21.623 siswa yang lolos ke babak semifinal. Dari sana, 1.871 finalis terbaik berhak melaju ke babak final. Di tahap akhir inilah Faisal harus berpacu dengan waktu, 90 menit untuk menaklukkan 20 soal pilihan ganda, 10 isian singkat, dan 2 uraian sains.

Didampingi Kepala Sekolah Badrus Salam dan dua guru pembimbingnya, Fainani (IPA) serta Indah Lestari (Matematika), Faisal tampil percaya diri.

“Awalnya tidak menyangka bisa menang. Saat nama saya disebut, rasanya seperti mimpi,” kata Faisal yang merupakan putra dari pasangan Abdul Ghafur dan Isnaini Hasanah itu.

Menurut sang guru, Indah Lestari, keberhasilan Faisal tidak lepas dari dukungan keluarga.

“Setiap saran dari guru selalu ditanggapi positif oleh orang tuanya. Mereka menyediakan banyak buku olimpiade dan bacaan sains agar Faisal lebih luas wawasannya,” ujarnya.

Sementara Fainani menilai, Faisal memiliki kemampuan logika dan analisis yang kuat. “Ia tidak sekadar menjawab, tapi bisa menjelaskan alasan di balik setiap jawaban,” tambahnya.

Meski sibuk belajar setiap malam selepas magrib hingga pukul delapan, Faisal tetap meluangkan waktu untuk berenang, hobi yang membantunya menjaga keseimbangan pikiran. Ia bercita-cita menjadi dokter, dan prestasi ini menjadi pijakan awal menuju impiannya. “Saya akan terus ikut lomba sampai bisa meraih medali emas,” ucapnya bersemangat.

Kepala SDS Al Irsyad Kraksaan, Badrus Salam, mengatakan bahwa sekolah memiliki program pembinaan olimpiade khusus untuk siswa berpotensi. “Kami memberikan pelatihan tambahan sepulang sekolah, dengan materi di atas standar kurikulum serta penguatan literasi dan numerasi,” terangnya.

SDS Al Irsyad Kraksaan Buka PPDB 2026/2027

SDS Al Irsyad Kraksaan membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Tahun Pelajaran 2026/2027. Pendaftaran berlangsung 5–8 Januari 2026 di TK–SD Al Irsyad, Jalan Mayjen Sutoyo, Kraksaan.

Sekolah ini berkomitmen mencetak generasi unggul, berkarakter, dan berprestasi seperti Faisal Akmal Ghafur.

Pemerintah Desa Keben, kecamatan gading. mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2025 kepada seluruh santri di tanah air, khususnya para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren dan madrasah di wilayah Kecamatan Gading. Rabu, 22/10/2025.

Kepala Desa Keben, agus . menyampaikan bahwa Hari Santri merupakan momentum penting untuk mengenang peran besar para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa.

“Santri tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai agama, tetapi juga pilar penting dalam menjaga moral, budaya, dan persatuan bangsa. Semangat santri harus terus hidup di tengah masyarakat,” ujar Kepala Desa.

Pemerintah Desa Keben berharap, momentum Hari Santri Nasional dapat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Selamat Hari Santri Nasional 2025. Santri Hebat, Indonesia Kuat ”

Hery.

Kepala Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Ahmad Taufiq, bersama seluruh perangkat desa menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional tahun 2025 kepada seluruh santri dan masyarakat yang memperingatinya. Rabu, 22/10/2025

Dalam sambutannya, Ahmad Taufiq . menyampaikan bahwa peringatan Hari Santri merupakan momentum penting untuk mengenang perjuangan para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan serta menegakkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

“Kami atas nama Pemerintah Desa Wangkal mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2025. Semoga semangat juang para santri terus hidup dalam diri generasi muda untuk membangun bangsa dengan nilai-nilai keikhlasan, disiplin, dan cinta tanah air,” ujar Ahmad Taufiq.

Pemerintah Desa Wangkal berharap agar semangat Hari Santri dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus memperkuat pendidikan, keagamaan, dan gotong royong demi kemajuan desa yang lebih baik.

Selamat Hari Santri Nasional 2025!

Jadilah Santri yang Mandiri, Tangguh, dan Berdaya untuk Negeri.

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf terkait ucapannya yang menyinggung soal “menernak LSM dan media” dalam acara pelantikan 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Senin (20/10/2025).

Menurut dr. Mohammad Haris, pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menyamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan insan media dengan hal yang tidak pantas. Ucapan tersebut, tegasnya, ditujukan kepada para pejabat OPD yang selama ini diduga memanfaatkan relasi dengan media dan LSM untuk kepentingan pribadi.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat media dan LSM, saya tegaskan bahwa kata-kata itu tidak bermaksud menyamakan teman-teman dengan apa pun yang negatif. Hubungan kita sudah lama terjalin baik dan penuh persahabatan,” ujar dr. Mohammad Haris dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, maksud sebenarnya adalah sebagai teguran keras dan bentuk peringatan kepada kalangan internal pemerintah daerah agar tidak menjadikan media atau LSM sebagai alat proteksi diri maupun sarana mencari keuntungan pribadi.

“Celetukan itu muncul karena keprihatinan. Ada oknum yang menjalin hubungan tidak sehat demi kepentingan pribadi. Jika kemudian ucapan saya itu menyinggung teman-teman media dan LSM, saya mohon maaf sebesar-besarnya, baik secara pribadi maupun sebagai Bupati Probolinggo,” lanjutnya.

dr. Mohammad Haris menegaskan, dirinya tidak mungkin menyamakan sahabat-sahabat media dan LSM dengan istilah ternak. Ia justru menilai keberadaan media dan LSM selama ini berperan penting sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan, kritik konstruktif, dan pembangunan daerah.

“Sekali lagi saya mohon maaf. InsyaAllah nanti akan ada tabayun langsung. Saya sering bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman media dan LSM. Semoga klarifikasi ini bisa dipahami dengan baik,” tutupnya. (Red)

PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Luthfi Hamid, menanggapi klarifikasi Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, terkait ucapannya tentang “menernak LSM dan media” saat pelantikan pejabat pada Senin (20/10/2025).

Menurut Luthfi Hamid, klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya menjawab substansi masalah dan justru menimbulkan kesan bahwa Bupati berusaha mengalihkan persoalan menjadi sekadar salah paham linguistik.

“Ucapan seorang bupati bukan sekadar celetukan biasa. Apalagi di forum resmi pelantikan pejabat. Kalimat menernak LSM dan media itu mengandung makna merendahkan dan melecehkan fungsi kontrol sosial. Jadi tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf bersyarat,” tegas Luthfi, Senin (20/10/2025) malam.

Ia menilai, jika memang yang dimaksud Gus Haris adalah teguran kepada oknum OPD yang memanfaatkan LSM dan media, maka bahasanya harus jelas diarahkan ke OPD, bukan menyeret nama lembaga secara umum.

“Kalau ada OPD yang main dengan oknum LSM atau wartawan, sebut saja siapa orangnya, jangan malah menstigma seluruh LSM dan media seolah mereka bisa ‘diternak’. Itu bentuk generalisasi yang tidak pantas keluar dari seorang kepala daerah,” ujarnya.

Luthfi menegaskan bahwa LSM dan media adalah dua elemen penting demokrasi yang justru membantu pemerintah menjaga transparansi dan mengoreksi kebijakan publik yang melenceng.

“Kalau LSM dan media diserang secara verbal seperti itu, bagaimana publik akan percaya bahwa pemerintah daerah ini terbuka terhadap kritik? Kami bukan ternak kekuasaan, kami mitra kontrol sosial,” tambahnya dengan nada tegas.

Lebih jauh, Ketua AMPP ini meminta Gus Haris tidak hanya berhenti pada klarifikasi, tapi juga menunjukkan keseriusan membangun hubungan yang sehat dengan media dan LSM.

“Permintaan maaf boleh diterima sebagai etika, tapi jangan berhenti di bibir. Kami ingin lihat tindakan konkret — hentikan praktik OPD yang memang memelihara hubungan transaksional dengan oknum LSM atau media. Itu akar masalah sebenarnya,” tandasnya.

Luthfi menutup dengan mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus berhati-hati dalam berbahasa karena kata-kata bisa mencerminkan cara berpikir terhadap rakyatnya.

“Bahasa adalah cermin moral kekuasaan. Kalau bahasanya merendahkan, maka citra kepemimpinannya pun ikut jatuh,” pungkasnya.