kabarbromo.com

Blog

  • Area Parkir Alun-Alun Kraksaan: Genangan dan Pemasangan Monoton, Area Paving Luas Ini Tuai Kritik Teknis dan Estetika

    Area Parkir Alun-Alun Kraksaan pasca hujan (foto: 28/3/2026; 07.11 WIB)

    Probolinggo, kabarbromo.com – Sebuah area terbuka yang menggunakan penutup lantai berupa paving block menjadi sorotan setelah terlihat adanya genangan air di beberapa titik usai hujan. Kondisi tersebut memunculkan kritik dari sisi teknis konstruksi, estetika, hingga aspek perawatan lingkungan sekitar.

    Salah satu warga Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan, Ahmad menyampaikan secara teknis keberadaan genangan air menunjukkan adanya masalah pada sistem drainase dan kemiringan permukaan. Paving block pada dasarnya dirancang semi-permeabel, memungkinkan air meresap melalui celah antarblok. Namun, genangan yang tetap bertahan mengindikasikan adanya ketidakrataan elevasi atau proses pemadatan lapisan dasar yang kurang optimal. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi mempercepat pertumbuhan lumut, membuat permukaan licin, serta menyebabkan penurunan struktur paving akibat melemahnya lapisan pasir di bawahnya.

    “Dari segi pemasangan, pola yang digunakan terlihat seragam dan searah, sehingga menimbulkan kesan monoton pada area yang cukup luas. Selain berdampak pada estetika, pola seperti ini juga dinilai kurang ideal untuk area yang dilalui kendaraan. Secara teknis, pola herringbone atau tulang ikan lebih direkomendasikan karena memiliki daya kunci antarblok yang lebih kuat, sehingga lebih tahan terhadap tekanan dan pergeseran akibat beban kendaraan,” ujar Ahmad, pada Sabtu (28/3/2026).

    Lanjut Ahmad, masalah lain terlihat pada aspek pemeliharaan. Permukaan paving tampak kotor dengan dedaunan kering dan bercak hitam yang diduga berasal dari lumut atau jamur. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi nilai estetika, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan karena permukaan menjadi licin saat basah. Tanpa perawatan rutin seperti pembersihan berkala atau penyemprotan air bertekanan tinggi, kualitas visual dan fungsi permukaan paving akan terus menurun.

    “Selain itu, area tersebut juga dinilai minim integrasi dengan elemen lansekap. Dominasi permukaan beton tanpa cukup ruang hijau dapat meningkatkan suhu lingkungan sekitar, menciptakan efek panas berlebih pada siang hari. Kehadiran elemen vegetasi atau penggunaan grass block di beberapa titik dinilai dapat membantu mengurangi panas sekaligus meningkatkan daya serap air ke tanah,” tukas Ahmad.

    Salah seorang pengamat konstruksi Kota Kraksaan menyarankan beberapa langkah perbaikan, antara lain melakukan pembongkaran pada titik yang tergenang untuk perataan ulang, membersihkan permukaan paving secara menyeluruh, serta menambahkan penanda jalur atau parkir agar area terlihat lebih tertata dan fungsional.

    Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola atau Pemkab Probolinggo terkait rencana perbaikan. Namun, sejumlah warga berharap penanganan segera dilakukan agar area tersebut dapat digunakan secara optimal dan aman, terutama saat musim hujan. (Redaksi)

     

  • Sapa Pengunjung di Gunung Bromo Kapolres Probolinggo Pastikan Keamanan Wisatawan*

    Sapa Pengunjung di Gunung Bromo Kapolres Probolinggo Pastikan Keamanan Wisatawan*

     

    PROBOLINGGO – Gunung Bromo masih menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di Jawa Timur. Hal itu terlihat banyaknya pengunjung pada libur lebaran Idulfitri mulai H+3 setelah sebelumnya kawasan wisata Bromo ditutup selama hari raya Nyepi.Untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan, Polres Probolinggo Polda Jatim memaksimalkan patroli kawasan Gunung Bromo.

    Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif menyampaikan bahwa peningkatan patroli ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, keselamatan wisatawan, serta untuk memastikan situasi tetap kondusif. AKBP Latif menerangkan, patroli tersebut difokuskan pada sejumlah titik yang ramai dikunjungi wisatawan, diantaranya kawasan lautan pasir, kawah Bromo dan jalur masuk kawasan wisata melalui wilayah Kabupaten Probolinggo.

    “Kehadiran kami di sini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang sedang berlibur di Gunung Bromo agar merasa aman dan nyaman,” ujar AKBP Latif di Gunung Bromo, Selasa (24/3/26).

    Tak hanya soal keamanan, Kapolres Probolinggo juga menyoroti ancaman kerusakan lingkungan akibat membludaknya pengunjung. Kapolres Probolinggo mengimbau wisatawan agar menjaga kelestarian kawasan dengan tidak membuang sampah sembarangan.Selain itu, Kapolres Probolinggo juga mengingatkan wisatawan agar tetap memperhatikan keselamatan saat melintas di jalur menuju lokasi Gunung Bromo.

    “Banyak jalur yang ekstrem, jadi kami ingatkan agar wisatawan lebih hati – hati, pastikan kendaraannya dalam kondisi prima serta perhatikan rambu peringatan di sepanjang jalur menuju lokasi,” kata AKBP Latif.

    Sementara itu, menurut salah seorang rombongan wisatawan dari Blora – Jawa Tengah, wisata Bromo tak hanya nyaman karena pemandangan alamnya namun juga karena kehadiran pihak keamanan dari Kepolisian setempat.

    “Pemandangan di Gunung Bromo sangat bagus, udaranya sejuk dan lebih merasa aman lagi di sini banyak Polisi yang patroli,” kata Anik yang datang ke Bromo bersama 35 orang rombongan dari perusahaan tempat ia bekerja.Menurutnya dengan kehadiran Polisi, wisatawan tidak merasa khawatir ada tindak kejahatan di lokasi wisata yang memang ramai pengunjung.

    “Jadi kita tenang gitu lho atau kalaupun ada kejahatan kan cepat ditangani dengan adanya Polisi yang siaga di sini ( lokasi Gunung Bromo),” kata Anik.

    Hal senada juga diakui salah seorang pelaku jasa transportasi wisata di Bromo yang mengatakan stabilnya jumlah wisatawan Bromo juga ditunjang oleh perbaikan sistem pengelolaan di pintu masuk dan sistem pengamanan.Ia menilai, jika sebelumnya antrean panjang hingga memicu kepadatan kerap terjadi, kini kondisi tersebut sudah jauh lebih terkendali terlebih hadirnya pihak Kepolisian yang rutin patroli.

    “Sekarang tidak ada kemacetan di tiket masuk. Penanganannya lebih cepat, jadi pengunjung lebih lancar masuk dan sitem keamanannya juga terjamin dengan hadirnya pihak Kepolisian,” jelasnya. (*)

     

    Hery.

  • Jeritan Dapur di Kraksaan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo: Kala LPG 3 Kg Menjelma “Emas Hijau”

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, KABARBROMO66.COM – Aroma tumisan bawang yang biasanya menyeruak dari dapur-dapur warga di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, mendadak hambar sejak Kamis pekan lalu. Bukan karena hilangnya selera makan, melainkan karena api di atas kompor yang tak kunjung menyala. Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram, si tabung melon yang menjadi urat nadi dapur rakyat, kini raib bak ditelan bumi.

    Hingga Senin, 23 Maret 2026, kelangkaan energi bersubsidi ini masih mencekik warga di jantung Kabupaten Probolinggo tersebut. Salah satunya adalah Ulum. Pria paruh baya asal Kelurahan Patokan ini tampak kebingungan menyisir sudut-sudut kota demi satu tabung gas.

    Gbr. Ulum warga Kel. Patokan Kec. Kraksaan

    “Saya bingung harus cari ke mana lagi. Sudah muter-muter, stoknya kosong semua,” keluh Ulum dengan raut wajah masygul.

    Kelangkaan ini bukan sekadar soal barang yang hilang, tapi juga harga yang melambung di luar nalar. Ulum mengaku terpaksa merogoh kocek hingga Rp25.000 demi bisa membawa pulang satu tabung melon. Angka ini melonjak tajam dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yang biasanya bertengger di kisaran Rp18.000 per tabung.

    Kronologi Kelumpuhan Dapur

    Kelumpuhan pasokan ini terpantau mulai terjadi sejak Kamis (19/3). Selama lima hari terakhir, warga dipaksa melakukan perburuan melelahkan. Berikut adalah potret krisis di lapangan:

    • Penyisiran Buntu: Pengecer kecil di area Kraksaan mayoritas memajang tumpukan tabung kosong dengan papan bertuliskan “Habis”.
    • Spekulasi Harga: Di tingkat pengecer liar, harga merangkak naik karena stok yang terbatas menjadi rebutan.
    • Efek Domino: Para pelaku UMKM makanan di pinggir jalan mulai mengeluhkan biaya produksi yang membengkak akibat mahalnya “bahan bakar” utama mereka.

    Menanti Tangan Dingin Pemerintah

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab pasti macetnya distribusi di wilayah Kraksaan. Apakah ada kendala logistik dari Pertamina, ataukah ada “tangan-tangan nakal” yang sengaja menimbun di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat?

    Warga seperti Ulum hanya berharap satu hal: distribusi segera normal. Tanpa intervensi cepat dari Bupati Probolinggo dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, dapur warga di Kraksaan dipastikan akan terus “dingin” meski harga terus memanas. (Red/Ir)

     

  • Suasana haru dan penuh khidmat menyelimuti pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Kirom yang terletak di RT 06 RW 01 Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

    Suasana haru dan penuh khidmat menyelimuti pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Kirom yang terletak di RT 06 RW 01 Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

     

     

    Sejak pagi hari, ratusan jemaah mulai berdatangan dengan mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah penuh kebahagiaan dan ketulusan tampak menghiasi setiap langkah menuju masjid, menandai datangnya hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh.

    Di dalam masjid, lantunan takbir, tahmid, dan tahlil menggema, menciptakan suasana yang syahdu dan menyentuh hati. Jemaah tampak larut dalam kekhusyukan, sebagian tak kuasa menahan air mata saat mengingat perjalanan spiritual selama bulan Ramadan.

    Pelaksanaan Sholat Idul Fitri berlangsung dengan tertib dan penuh kekhidmatan. Bertindak sebagai imam adalah Ustaz Syafi’i yang memimpin jalannya sholat dengan suara yang tenang dan meresap ke dalam hati para jemaah. Sementara itu, khutbah Idul Fitri disampaikan oleh Ustaz Wasiludin yang membawa suasana semakin mendalam dan penuh makna. Adapun tugas bilal diemban oleh Muklas yang turut mengiringi jalannya ibadah dengan tertib.

    Saat khutbah berlangsung, suasana masjid semakin hening. Jemaah tampak menyimak dengan penuh perhatian, beberapa terlihat menundukkan kepala, larut dalam perenungan dan rasa syukur yang mendalam.

    Momen saling bersalaman usai sholat menjadi puncak suasana haru. Jemaah saling bermaafan dengan penuh keikhlasan, mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin. Tangis bahagia pun pecah di antara pelukan hangat, menandakan bersihnya hati di hari yang fitri.

    Pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Kirom tahun ini menjadi gambaran nyata kebersamaan, keikhlasan, serta kekuatan spiritual masyarakat dalam menyambut hari kemenangan dengan penuh rasa syukur dan haru.

     

     

    Hery.

  • Dapur Rakyat Probolinggo Terhimpit Kelangkaan Elpiji 3Kg, PSSA: Supervisi Pemerintah Mandul

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, KABARBROMO66.COM – Kelangkaan gas elpiji kemasan 3 kilogram (kg) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kian meluas pada akhir ramadhan 1447 H. Kondisi ini tidak hanya memicu antrean panjang di sejumlah pangkalan resmi, tetapi juga mendongkrak harga di tingkat pengecer hingga melampaui batas kewajaran. Lemahnya fungsi supervisi dan kontrol dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dituding menjadi faktor utama yang memperkeruh karut-marut distribusi energi bersubsidi tersebut.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, warga di beberapa kecamatan, seperti Maron, hingga wilayah Kraksaan, mulai kesulitan mendapatkan pasokan. Di tingkat pengecer, harga gas “melon” tersebut dilaporkan telah langka dan beberapa menembus angka jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Situasi ini mulai memukul daya beli masyarakat kecil serta mengancam keberlangsungan pelaku usaha mikro yang bergantung sepenuhnya pada bahan bakar tersebut.

    Sekretaris Pusat Studi Supervisi dan Advokasi (PSSA), Aris, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja jajaran pemerintah daerah yang dinilai lambat dalam merespons krisis. Menurut Aris, kelangkaan ini bukanlah fenomena musiman yang terjadi secara alami, melainkan potret buruknya manajemen distribusi dan minimnya pengawasan lapangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar menyalahkan peningkatan konsumsi masyarakat tanpa melakukan audit distribusi yang transparan.

    “Pemerintah Kabupaten Probolinggo seolah kehilangan taji dalam mengawasi arus distribusi dari agen hingga ke pangkalan. Kelangkaan ini adalah bukti nyata kegagalan supervisi. Kami melihat ada kesenjangan besar antara data ketersediaan stok di atas kertas dengan realitas pahit yang dihadapi warga di pasar-pasar,” ujar Aris saat dihubungi pada Jumat (20/3/2026). PSSA mensinyalir adanya praktik penyaluran yang tidak tepat sasaran, termasuk dugaan rembesan stok bersubsidi ke sektor industri yang luput dari pantauan instansi terkait.

    Aris mendesak Pemkab Probolinggo untuk segera melakukan langkah konkret. Selain operasi pasar untuk menstabilkan harga, PSSA menuntut adanya sanksi tegas bagi agen atau pangkalan yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual di atas harga resmi. Tanpa penegakan aturan yang represif, Aris mengkhawatirkan kelangkaan ini akan terus berulang dan menjadi beban kronis bagi masyarakat miskin di Probolinggo.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait langkah taktis yang akan diambil untuk mengurai sumbatan distribusi tersebut. Sementara itu, warga hanya bisa berharap pasokan kembali normal agar dapur mereka tetap dapat mengepul tanpa harus terbebani harga yang mencekik. (Tim Redaksi)

     

  • DKUPP Probolinggo Ajukan Tambahan Dropping, Kelangkaan LPG 3 Kg Dikeluhkan Warga

    DKUPP Probolinggo Ajukan Tambahan Dropping, Kelangkaan LPG 3 Kg Dikeluhkan Warga

     

     

    Probolinggo – Kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Kabupaten Probolinggo dalam beberapa hari terakhir semakin dikeluhkan masyarakat. Warga mengaku kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut, bahkan harus berkeliling ke beberapa kecamatan demi memperoleh stok. Jum’at,  20/03/2026.

    Menanggapi kondisi ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo bergerak cepat dengan mengirimkan surat resmi kepada PT Pertamina (Persero) untuk meminta tambahan dropping LPG 3 kg.

    Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait kelangkaan gas melon tersebut. Menurutnya, peningkatan kebutuhan menjelang hari besar keagamaan menjadi salah satu faktor utama terjadinya kekosongan stok di tingkat pengecer.

    “Kami sudah bersurat ke Pertamina untuk meminta penambahan distribusi LPG 3 kg ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Harapannya, dengan tambahan dropping ini, kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, distribusi LPG sebenarnya berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Namun, tingginya permintaan di lapangan menyebabkan pasokan cepat habis. Selain itu, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain seperti distribusi yang tidak merata atau praktik penimbunan oleh oknum tertentu.

    DKUPP juga mengimbau kepada para agen dan pangkalan agar menyalurkan LPG sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan pun akan diperketat guna memastikan distribusi tepat sasaran.

    Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan LPG 3 kg tidak terus berlanjut, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri yang kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.

    Pemerintah daerah melalui DKUPP memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, agar distribusi LPG kembali normal dan tidak merugikan masyarakat kecil.

     

    Hery.

  • LSM AMPP Kecam Kelangkaan Elpiji di Probolinggo, Warga Terpaksa Keliling Jauh Jelang Idul Fitri

    LSM AMPP Kecam Kelangkaan Elpiji di Probolinggo, Warga Terpaksa Keliling Jauh Jelang Idul Fitri

     

     

     

     

    Probolinggo – Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (LSM AMPP) melalui aktivisnya, Lutvi Hamid, mengutuk keras dugaan praktik oknum-oknum yang bermain dalam distribusi gas elpiji di sejumlah wilayah Kabupaten Probolinggo.

    Kecaman tersebut disampaikan menyusul kelangkaan gas elpiji yang dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir, terutama menjelang Idul Fitri yang tinggal menghitung waktu. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas elpiji untuk kebutuhan sehari-hari.

    Menurut Lutvi Hamid, pihaknya menerima banyak keluhan dari warga terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji, bahkan harus mencari hingga ke luar kecamatan.

    “Saya mengutuk keras oknum-oknum yang diduga bermain dalam distribusi gas elpiji ini. Ini sudah sangat meresahkan masyarakat, apalagi menjelang hari raya,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pihaknya mendesak dinas terkait di Kabupaten Probolinggo untuk segera turun tangan dan menyelesaikan persoalan tersebut secepat mungkin.

    “Kami berharap dinas terkait segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan ini. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” lanjutnya.

    Salah satu contoh nyata dialami warga Kecamatan Krucil yang terpaksa berkeliling hingga ke wilayah Maron demi mendapatkan gas elpiji. Kondisi ini tentu menambah beban masyarakat, baik dari segi waktu maupun biaya.

    Hal serupa juga dirasakan oleh Kus-kus, warga Desa Satreyan, yang mengaku harus berkeliling ke berbagai tempat untuk memperoleh gas elpiji. Ia menyebutkan bahwa stok di wilayahnya kerap kosong, sehingga memaksanya mencari hingga ke daerah lain.

    Kelangkaan ini memicu kekhawatiran akan adanya penyimpangan dalam distribusi, seperti penimbunan atau permainan harga oleh oknum tertentu. LSM AMPP pun meminta aparat penegak hukum untuk turut melakukan pengawasan dan penindakan jika ditemukan pelanggaran.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari dinas terkait di Kabupaten Probolinggo mengenai penyebab pasti kelangkaan gas elpiji tersebut.

    Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat agar kebutuhan gas elpiji dapat terpenuhi, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri yang menjadi momen penting bagi umat muslim.

     

    Hery.

     

     

  • Napas Pelayanan Desa yang Terseok: Kala Dompet Pribadi Kepala Desa Menambal Macetnya Honor

    Ilustrasi

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Krisis keterlambatan honorarium bagi perangkat non-ASN di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, kini memasuki babak baru yang memprihatinkan. Demi menjaga napas pelayanan publik dan rasa kemanusiaan, sejumlah Kepala Desa terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menalangi honor Guru PAUD, Kader Posyandu, hingga pengurus RT dan RW yang tak kunjung cair.

    Langkah spekulatif ini diambil akibat buntunya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak. Di tingkat akar rumput, ketegangan mulai terasa saat para pelayan masyarakat ini mulai mengeluhkan dapur yang tak lagi mengepul, sementara tugas negara di pundak mereka tak bisa ditunda.

    Beban Moral di Pundak Desa

    Fenomena “dana talangan” pribadi dari kepala desa ini menjadi bukti nyata bahwa birokrasi di tingkat kabupaten gagal menjamin kesejahteraan ujung tombak pembangunannya. Para kepala desa berada di posisi dilematis: membiarkan pelayanan lumpuh atau mengorbankan tabungan pribadi demi meredam gejolak sosial.

    “Kami tidak tega melihat kader dan guru PAUD yang sudah bekerja ikhlas tapi haknya tersendat berbulan-bulan. Akhirnya, sebisa mungkin kami talangi dulu, meski kami sendiri tidak tahu kapan uang itu akan terganti,” ujar salah satu Kepala Desa di wilayah Krejengan yang meminta identitasnya dirahasiakan, pada Jum’at (20/3/2026).

    Rantai Pengabdian yang Rapuh

    Keterlambatan ini berdampak sistemik. Guru PAUD yang mengawal pendidikan usia dini, Kader Posyandu yang berjuang melawan stunting, hingga pengurus RT dan RW yang mengurus administrasi warga, kini bekerja dalam bayang-bayang ketidakpastian. Begitu pula anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang fungsinya mengawasi desa, kini justru turut menjadi korban mandeknya aliran dana dari kabupaten.

    Secara regulasi, Dana Bagi Hasil Pajak seharusnya mengalir lancar sebagai hak desa. Namun, realita di Krejengan menunjukkan adanya sumbatan birokrasi yang memaksa otoritas desa mengambil beban yang bukan tanggung jawab personal mereka. Kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan pada kebijakan “belas kasihan” kepala desa, alih-alih sistem penggajian yang profesional dan tepat waktu.

    Menagih Profesionalisme Daerah

    Keterlambatan yang berulang ini menuntut evaluasi total dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Publik mempertanyakan mengapa dana bagi hasil yang telah dipungut dari pajak rakyat justru tersendat saat harus dikembalikan untuk membiayai penggerak pembangunan di desa.

    Langkah para kepala desa yang menalangi honor ini memang menyelamatkan muka pemerintah untuk sementara. Namun, tanpa perbaikan sistemik, pengabdian para ujung tombak ini hanya akan terus bergantung pada keberuntungan dan sisa-sisa empati pimpinan desa, sebuah pondasi yang sangat rapuh bagi tata kelola pemerintahan yang sehat.

    Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait penyebab keterlambatan tersebut. Media ini masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. (Tim Redaksi)

  • PA Probolinggo Borong Penghargaan di PTA Surabaya Awards

    PA Probolinggo Borong Penghargaan di PTA Surabaya Awards

    Probolinggo, kabarbromo.com – Pengadilan Agama (PA) Probolinggo kembali menorehkan prestasi signifikan dalam ajang Apresiasi Kinerja Tahunan PTA Surabaya Awards Semester 2 Tahun 2025. Dalam seremoni yang berlangsung di Hotel HARRIS Surabaya, Kamis (12/3/2026), instansi ini berhasil menyabet tiga penghargaan utama di tingkat regional maupun nasional.

    Prestasi tersebut mencakup Peringkat I Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja Peradilan Agama dari Badan Peradilan Agama (Badilag) untuk dua periode sekaligus, yakni Triwulan I dan Triwulan IV tahun 2025. Selain itu, PA Probolinggo juga dinobatkan sebagai Juara I dalam kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dengan pagu anggaran di bawah Rp 7,5 miliar.

    Ketua PA Probolinggo, Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H., yang hadir bersama Panitera H. Moh. Nurholis dan Sekretaris Mohammad Ainur Rofiq, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah dari konsistensi seluruh aparatur.

    “Kami sangat bersyukur. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kinerja maksimal dan kontribusi nyata yang telah diberikan oleh seluruh tim PA Probolinggo sepanjang semester kedua tahun 2025,” ujar Achmad Fausi.

    Kontribusi Literasi

    Tak hanya secara institusional, kepemimpinan di PA Probolinggo juga mendapat sorotan. Achmad Fausi secara pribadi menerima apresiasi atas kontribusi penulisan buku terbanyak ketiga pada Pengadilan Agama Surabaya. Hal ini menunjukkan adanya semangat literasi dan pengembangan keilmuan hukum di lingkungan peradilan.

    Acara penghargaan ini diselenggarakan bersamaan dengan Peringatan Nuzulul Qur’an yang berlangsung pada 12-13 Maret 2026, bertepatan dengan suasana bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Momentum ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya untuk terus meningkatkan pelayanan publik.

    Di akhir kesempatan, jajaran pimpinan PA Probolinggo menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas di lingkungan kerja. Slogan “No Gratifikasi, No Pungli” tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Probolinggo. (Red)

     

  • Hilal Tak Terlihat di Pantai Duta, Idulfitri Berpotensi Jatuh pada Sabtu

    Gbr. KH Hafidzul Hakim Noer

    Probolinggo, kabarbromo.com – Tim ru’yatul hilal Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kraksaan melaporkan bahwa hilal tidak berhasil terlihat dalam pemantauan yang dilakukan di Pantai Duta, Randutatah, Paiton, Kamis (19/3/2026) sore. Hasil ini memperkuat prediksi bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah kemungkinan besar akan jatuh pada Sabtu (21/3/2026).

    Ketua PCNU Kraksaan, KH Hafidz Hakim Noer, mengonfirmasi bahwa meski pemantauan telah dilakukan secara maksimal di titik observasi Pantai Duta, posisi hilal secara visual tidak teramati. “Tim telah bekerja di lapangan, namun hilal tidak berhasil dilihat,” ujarnya dalam keterangan resmi di Probolinggo.

    Analisis Kriteria MABIMS

    Kondisi ini sejalan dengan analisis astronomis yang disampaikan oleh pakar riset astronomi-astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Thomas Djamaluddin. Menurut Thomas, posisi hilal pada Kamis sore memang belum memenuhi kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

    Sebagai informasi, kriteria MABIMS menetapkan bahwa hilal dapat teramati (inkano-rukyah) jika memiliki: Tinggi hilal minimal 3 derajat; Sudut elongasi minimal 6,4 derajat.

    Berdasarkan data perhitungan, posisi hilal pada Kamis masih berada di bawah ambang batas tersebut. Kondisi ini secara teknis menyulitkan hilal untuk dapat terlihat, baik melalui mata telanjang maupun bantuan teleskop.

    Mekanisme Istikmal

    Dengan tidak teramatinya hilal, maka bulan Ramadan tahun ini berpotensi besar digenapkan menjadi 30 hari melalui mekanisme istikmal (penyempurnaan bilangan hari). Jika skenario ini berjalan, maka umat Muslim di Indonesia masih akan menjalankan ibadah puasa pada hari Jumat esok.

    “Secara perhitungan falakiyah, kemungkinan besar Hari Raya Idulfitri 1447 H akan jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” lanjut analisis tersebut.

    Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menunggu hasil resmi Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama. Sidang Isbat merupakan otoritas final dalam menetapkan awal bulan kamariah di Indonesia dengan menggabungkan metode hisab (perhitungan) dan rukyat (konfirmasi lapangan).

    Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih menghimpun laporan dari titik-titik pemantauan hilal lainnya di seluruh penjuru Nusantara sebelum mengambil keputusan dalam sidang tertutup. (Red)

     

  • Nurul Qadim Tegaskan Penetapan 1 Syawal Ikuti Keputusan Pemerintah

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Pondok Pesantren Nurul Qadim, Kalikajar, Paiton, Probolinggo, secara resmi mengeluarkan maklumat terkait prosedur penetapan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal. Dalam keterangan resminya, pesantren menegaskan komitmen untuk selalu sejalan dengan keputusan Pemerintah Republik Indonesia.

    Kepala Biro Ma’hadiyah Pondok Pesantren Nurul Qadim, KH Hafidzul Hakim Noer, M.H, menyampaikan bahwa kebijakan ini bukanlah hal baru, melainkan tradisi organisasi yang telah diwariskan oleh para pendahulu pesantren.

    “Pondok Pesantren Nurul Qadim, sejak masa Almarhum Almaghfurlah KH Nuruddin Musyiri, secara konsisten menetapkan bahwa penentuan 1 Syawal mengikuti keputusan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut yang tersebar digrup whatsapp pada Kamis (19/3/2026).

    Pedoman Bersama

    Langkah ini diambil guna menjaga keselarasan dan ketertiban di tengah masyarakat, khususnya bagi para santri dan alumni. Penegasan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme pelaksanaan ibadah di lingkungan internal pesantren.

    Pihak pesantren menekankan bahwa ketentuan ini bersifat mengikat dan menjadi pedoman bersama bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qadim. Dengan demikian, pelaksanaan shalat Idul Fitri di lingkungan pesantren akan dilakukan serentak sesuai dengan hasil sidang isbat yang digelar pemerintah.

    Konsistensi Kelembagaan

    Sikap Nurul Qadim mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip ulil amri (pemimpin pemerintah) dalam hal penentuan waktu ibadah yang bersifat publik. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia dalam merayakan hari kemenangan.

    Hingga saat ini, Pondok Pesantren Nurul Qadim terus aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal media digital mereka agar informasi ini tersampaikan secara merata kepada seluruh jejaring pesantren di berbagai daerah. (Red)

  • LPBH PCNU Kraksaan Pererat Ukhuwah melalui Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama

    Gbr. KH. Hafidzul Hakim (Baju Biru Muda)

    PROBOLINGGO, kabarbromo.com – Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LPBH PCNU) Kraksaan menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama di kediaman H. Moh. Taufik, SH., MH. di Desa Sidopekso, Rabu (18/3/2026). Pertemuan yang berlangsung khidmat pada penghujung Ramadhan 1447 H ini menjadi momentum penguatan sinergi antarlembaga di bawah naungan PCNU Kraksaan.

    Hadir dalam acara tersebut Ketua PCNU Kraksaan KH. Hafidzul Hakim, Ketua MUI Kraksaan KH. Zainuddin, serta akademisi dari UIN KHAS Jember Dr. Rosyadi Badar, Camat Kraksaan Puja Kurniawan, dan banyak tokoh sentral lainnya. Kehadiran para tokoh ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara ulama, praktisi hukum, dan akademisi dalam memberikan pelayanan kepada umat.

    Ketua LPBH PCNU Kraksaan, Achmad Mukhoffi, SH., MH., menyampaikan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas seremonial tahunan. Sejalan dengan tema yang diusung, yakni “Mempererat Ukhuwah, Menguatkan Khidmat untuk Umat – Bangkit Bersinergi Bermanfaat”, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan langkah hukum dengan nilai-nilai keumatan.

    “Kami berharap melalui silaturahmi ini, LPBH dapat semakin solid dalam mengemban amanah memberikan bantuan hukum serta edukasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Kraksaan,” ujar Achmad Mukhoffi.

    Sinergi Ulama dan Praktisi

    Dalam tausiyahnya, KH. Hafidzul Hakim menekankan bahwa pengabdian (khidmat) kepada umat harus dilakukan secara berjamaah. Menurut beliau, tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut organisasi seperti NU untuk tidak hanya hadir secara spiritual, tetapi juga hadir memberikan solusi nyata dalam problematika sosial dan hukum yang dihadapi warga.

    Senada dengan hal tersebut, Dr. Rosyadi Badar dari UIN KHAS Jember melihat adanya urgensi penguatan literasi hukum di kalangan pesantren dan warga Nahdliyin. Sinergi antara pakar hukum di LPBH dengan pemikiran akademis diharapkan mampu melahirkan terobosan dalam advokasi kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan publik.

    Acara yang berlangsung di tengah suasana hangat ini ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah. Pertemuan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran pengurus untuk terus berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan pasca-Ramadhan. (Red)