Blog

Probolinggo, KabarBromo66.com — Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo turun langsung mengawal penyaluran bantuan sosial untuk warga miskin ekstrem dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, guna memastikan bantuan diterima utuh tanpa potongan oleh masyarakat yang berhak. Kegiatan pengawasan ini berlangsung selama tiga hari, 28–30 April 2025.

Anggota Komisi IV yang hadir dalam pengawalan ini antara lain Arief Hidayat, Umil Sulistyoningsih, Edi Cahyono, Intan Cahya, dan Gus Nawa. Mereka memantau jalannya administrasi sekaligus berdialog langsung dengan para penerima manfaat di berbagai lokasi.

“Kami di Komisi IV hadir bukan sekadar untuk melihat, tapi benar-benar memastikan bantuan ini sampai tanpa potongan dan diterima oleh mereka yang memang masuk kategori miskin ekstrem. Ini soal keadilan sosial, bukan sekadar distribusi angka,” tegas Arief Hidayat, yang akrab disapa Dayat.

Penanganan kemiskinan ekstrem, lanjut Dayat, menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa kategori miskin ekstrem berbeda dengan keluarga miskin biasa, karena kelompok ini sering hidup di bawah garis kelayakan dasar sehingga membutuhkan intervensi nyata dan tepat sasaran.

Selain mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Komisi IV juga menekankan pentingnya penguatan basis data penerima manfaat berbasis by name by address, keterbukaan dalam proses distribusi, serta monitoring hasil program untuk memastikan perubahan kondisi penerima.

Komisi IV menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi seluruh program kesejahteraan sosial, agar intervensi pemerintah benar-benar membawa perubahan konkret bagi kehidupan masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Dua orang tersangka kasus pemerasan terhadap inisial SE, Kepala Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, yang sebelumnya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satreskrim Polres Probolinggo, kini dikabarkan telah bebas dari tahanan. Kabar ini sontak memicu kegelisahan publik atas jalannya proses hukum.

Inisial ZA dan HA, yang ditangkap pada 20 Januari 2025 dengan sangkaan Pasal 368 subsider Pasal 369 jo Pasal 55 KUHP, semula ditahan di Mapolres Probolinggo. Penangkapan keduanya sempat viral karena rekaman video penangkapan menunjukkan ketegangan dengan aparat kepolisian.

Namun, ironi mencuat ketika beredar informasi bahwa kedua tersangka telah keluar dari tahanan, padahal berkas perkara mereka telah dikirim ke kejaksaan. Hal ini menimbulkan polemik di kalangan pegiat hukum dan masyarakat luas.

Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP), H. Lutfi Hamid, mengatakan,

“Kami merasa kecewa karena kedua orang tersangka, ZA dan HA, tersebut berkas perkaranya sudah tahap satu. Jika dilakukan restorative justice (RJ), maka perkara tersebut tidak memenuhi syarat materiil, yakni dalam proses penyidikan, RJ hanya dapat dilakukan sebelum SPDP dikirimkan ke penuntut umum. Silakan penyidik membaca ulang edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018. Apalagi Pasal 368 KUHP itu bukan delik aduan, tetapi delik biasa. Kami akan mengirimkan pengaduan resmi, dan apabila perlu, kami akan gugat praperadilan jika perkara tersebut dihentikan,” tegas H. Lutfi.

Keterangan yang dihimpun kabarbromo.com menyebutkan, permohonan damai antara korban dan tersangka menjadi dasar pembebasan. Penyidik Pidana Umum Polres Probolinggo, Bripka Bambang Herwanto, mengonfirmasi bahwa upaya RJ dilakukan setelah ada pengajuan dari kedua belah pihak.

“Memang perkara ini delik biasa, tapi RJ tetap bisa dilakukan jika tersangka bukan residivis dan tidak ada kasus lain yang berkaitan,” terang Bambang saat ditemui, Senin (28/4).

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, berkas perkara memang sempat masuk tahap satu dan mendapat P-19 dari kejaksaan. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan adanya kesepakatan damai dari kedua pihak, proses penyidikan dihentikan melalui mekanisme RJ.

Probolinggo, kabarbromo.com – Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, kini menjadi contoh nyata bagaimana peran perempuan dapat menjadi pendorong utama dalam pembangunan desa. Melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), desa ini meluncurkan program kerja tahun 2025 yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberdayakan perempuan.

Kepala Desa Jatiurip, Muhammad Hendrik, menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan desa. “Perempuan adalah pilar utama dalam membangun keluarga dan desa. Melalui TP-PKK, kita dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga,” katanya saat membuka acara tersebut.

Program kerja TP-PKK tahun ini sangat beragam dan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan dan pengolahan makanan, penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan gratis, serta kampanye hidup sehat adalah beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan.

Kerja sama dengan Puskesmas Krejengan dan kader kesehatan desa juga menjadi bagian penting dalam program ini. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau.

Antusiasme masyarakat sangat terlihat dalam setiap kegiatan, terutama pada sesi pelatihan keterampilan yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai dusun. Dukungan pemerintah desa juga sangat nyata, dengan alokasi anggaran dari Dana Desa untuk mendukung program TP-PKK.

Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan Desa Jatiurip dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam membangun keluarga yang tangguh, sehat, dan berperan aktif dalam pembangunan desa.

Probolinggo, kabarbromo.com – Kabar duka datang dari lingkungan peradilan agama dengan meninggalnya mantan Ketua Pengadilan Agama (PA) Kraksaan, Drs. H. Sumarwan, M.H. Beliau meninggal dunia pada 26 April 2025, ketika masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Ponorogo.

Drs. H. Sumarwan dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Pengadilan Agama. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas, beliau telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dan kemajuan peradilan agama.

Keluarga besar Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kraksaan, serta para advokat di Kabupaten Probolinggo, tengah berduka atas kepergian beliau. Banyak pihak yang merasa kehilangan sosok penuh dedikasi dan integritas ini.

Menurut salah satu advokat yang berdomisili di Kraksaan, A. Mukhoffi Alquthfby, S.H., M.H., meninggalnya Drs. H. Sumarwan meninggalkan kenangan dan warisan bagi komunitas peradilan agama. Beliau akan selalu diingat sebagai pemimpin yang visioner dan berkomitmen.

“Semoga keluarga beliau dapat diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Warisan dan kenangan yang beliau tinggalkan akan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus di lingkungan peradilan agama,” ujar A. Mukhoffi Alquthfby.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Tidak ada yang menyangka, suasana riang gembira menyelimuti aula PT Secco Nusantara Paiton pada Jum’at (25/4) siang itu. Di tengah rutinitas kerja, para karyawan diajak menghadapi simulasi kondisi darurat: bagaimana jika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, dan nyawa menjadi taruhan dalam hitungan menit?

Momen itu menjadi pembuka kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) yang digelar Satlantas Polres Probolinggo. Dipimpin langsung oleh Kanit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel), Aiptu Ery Kusuma, kegiatan preemtif ini bertujuan membentuk kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara di lingkungan kerja.

Tak hanya teori, para peserta diajak praktik langsung teknik safety riding serta penanganan awal dalam situasi darurat. Sebagai bentuk apresiasi, Satlantas juga memberikan reward kepada karyawan yang menunjukkan antusiasme dan pemahaman terbaik.

“Kami ingin keselamatan ini tidak hanya jadi teori, tapi jadi budaya. Setiap orang berhak pulang ke rumah dengan selamat,” tegas Aiptu Ery Kusuma.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Probolinggo untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di kawasan industri serta mewujudkan Kamseltibcarlantas yang berkelanjutan di Kabupaten Probolinggo.

Probolinggo, KabarBromo66.com – Sampai kapan warga Besuk harus berjibaku dengan jalan berlubang dan genangan air setiap kali hujan turun? Pertanyaan ini mencuat seiring keluhan yang kian lantang dari masyarakat Kecamatan Besuk.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Besuk, Ustadz Abu Bakar, turut menyuarakan keresahan. Menurutnya, kerusakan jalan di Desa Besuk Agung, mulai dari Kantor Kecamatan Besuk hingga depan Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Salam, telah membahayakan pengguna jalan dan menimbulkan kecelakaan.

“Ketika hujan, jalan di Besuk sampai Alaskandang berubah seperti sungai. Drainase tersumbat, air meluber ke badan jalan. Sangat membahayakan,” ujar Ustaz Abu Bakar saat ditemui di kediamannya, Jumat (25/4/2025).

Ia menambahkan, kondisi ini kian parah akibat aktivitas truk-truk proyek galian C yang melintas setiap hari. Beban berat kendaraan itu membuat aspal cepat rusak dan penuh lubang.

“Sudah ada pengendara yang jatuh karena lubang tertutup genangan. Kami minta Dinas PUPR segera turun tangan. Ini suara warga, bukan keluhan pribadi,” tegasnya.

Selain perbaikan jalan, Ustadz Abu Bakar juga mendesak normalisasi saluran drainase agar air hujan tidak lagi menggenangi jalan. Ia berharap pemerintah tidak menunggu jatuhnya korban lebih banyak untuk bertindak.

“Jalur ini padat lalu lintas. Jangan sampai ada korban jiwa,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada pukul 13.28 WIB.